Biarpun BBM Naik, Jangan PHK Karyawan
Biarpun Harga BBM Naik, Jangan PHK Karyawan
Jurnal Nasional
KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) tak hanya berdampak pada
masyarakat. Juga kalangan pengusaha. Biaya operasional perusahaan naik.
Meski begitu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno
meminta agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan
dengan kenaikan ini.
Erman ketika berkunjung di PT Westapusaka Kusuma, Sleman, Yogyakarta,
Sabtu pekan lalu mengimbau agar pengusaha bisa menekan dampak negatif
terhadap pekerja dengan baiknya BBM ini. "Jangan sampai ada PHK.
Pemerintah berharap ada perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan
karyawan sehubungan kenaikan harga BBM. Tentu disesuaikan kemampuan
perusahaan," kata Eman di depan ribuan karyawan.
Sampai kini, katanya, belum ada perusahaan yang berencana mem-PHK
karyawan gara-gara kenaikan harga BBM. "Tidak, sampai saat ini tidak
ada. Kita sudah sampaikan ke perusahaan agar menghindari PHK. Ada banyak
alternatif yang bisa dilakukan," ucap dia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta, Iskandar,
mengatakan, tidak ada satu perusahaan yang keberatan membayar upah
sebagai akibat kenaikan harga BBM.
*Memang, ada enam perusahaan yang menyatakan keberatan terhadap upah
minimum regional (UMR), tetapi itu sudah jauh sebelum ada kenaikan harga
BBM.*
Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Depnakertrans, Sumardoko, kepada
Jurnal Nasional menjelaskan, sudah ada komitmen dari Apindo (Asosiasi
Pengusaha Indonesia) menghindari PHK meski kenaikan harga BBM
berpengaruh pada ongkos produksi.
"Sebelum kenaikan harga BBM, pemerintah sudah bertemu dengan Apindo,
juga anggota Tripartit seperti pengusaha dan serikat pekerja.
Kesepakatan dari pertemuan itu menghindari PHK.*
Apindo mengimbau seluruh pengusaha di Indonesia melakukan efisiensi
besar-besaran di perusahaan, misalnya efisiensi manajemen, acara-acara
protokoler seperti penyambutan pejabat, serta mengurangi event-event
yang memerlukan biaya besar. "Langkah efisiensi bisa juga dilakukan
dengan mengurangi jam lembur. Intinya, jangan sampai terjadi PHK. Jika
dengan langkah-langkah tadi perusahaan tetap merasa berat, bisa
merumahkan sementara karyawan, bukan di PHK. PHK bisa dilakukan jika
terpaksa," ujar Sumardoko.
Menakertrans, sudah menyiapkan surat edaran ditujukan kepada gubernur
/bupati/ wali kota tentang masalah ini. *Dengan surat itu, kami minta
pejabat daerah ikut mengawasi persoalan ini. Kenaikan harga BBM jangan
dijadikan dalih mem-PHK karyawan," katanya. Heru Prasetya
|
