KENAIKAN HARGA BBM - Alih Usaha Bisa Menimbulkan Berbagai Konflik Horizontal
Jakarta, Kompas - Menyiasati keadaan pascanaiknya harga bahan bakar minyak membuat sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melakukan alih usaha. Apabila tidak disikapi dengan baik, hal itu akan menimbulkan berbagai konflik horizontal.
Hal itu dikemukakan pakar manajemen dari Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, dalam dialog interaktif ”Menggerakkan Usaha Kecil dan Menengah Pasca Kenaikan BBM” di Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM, Selasa (8/7) di Jakarta.
Rhenald mencontohkan, penjual gorengan yang menghadapi kenaikan harga bahan baku dan kenaikan harga minyak tanah memutuskan beralih profesi menjadi pedagang bensin. Dengan pelayanan yang lebih baik, pedagang lama di lokasi yang berdekatan merasa kehilangan pelanggan dan rugi.
”Konflik pun sulit dihindari. Mereka berkelahi. Saya dipanggil untuk mendamaikan persoalan kecil ini,” kata Rhenald.
Dari konflik itu, Rhenald menyimpulkan, pedagang mudah merasa terancam usahanya dan itu berarti juga terancam kehidupannya. Ancaman kemiskinan telah jadi momok yang menakutkan. ”Kemiskinan ini, jika tak diatasi dengan cepat dan tepat, maka konflik akan mudah merebak tak terkendali,” ujarnya.
Rhenald menuturkan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pascaera Presiden Soeharto berkembang bebas, seperti gerbong panjang tanpa lokomotif.
Di satu sisi, pemerintah cenderung mementingkan prosedur daripada hasil sehingga UKM dibebani berbagai perizinan. ”Semestinya ekonomi berbasis prosedur diubah jadi ekonomi berbasis hasil inovatif dan kreatif serta bernilai,” kata Rhenald.
Dampak serius kenaikan harga BBM terhadap UMKM diakui Dirjen Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Fauzi Azis. Biaya produksi UMKM kini meningkat, sektor pangan, misalnya, biaya produksinya naik 9-17 persen.
Menurut ekonom BRI, Djoko Retnadi, memperkuat pendampingan terhadap UKM sangat dibutuhkan agar kredit perbankan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. (OSA)
|
