Pemerintah Bidik 1,5 Juta UMKM dapat Program KUR
JAKARTA--MI: Pemerintah melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2009 dengan membidik 1,5 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk melancarkan program tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran penjaminan KUR sebesar Rp1 triliun. ''Pada 2009, sementara kita alokasikan Rp1 triliun. Dana itu bisa menjamin pinjaman sampai Rp10 triliun. Dengan dana sebesar itu, saya kira bisa 1,5 juta orang,'' kata Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Suryadharma Ali di Jakarta, Selasa (24/6).
Menurutnya, program KUR hingga 2 Juni 2008 telah menjangkau 700 ribu orang dengan pinjaman Rp7 triliun. Ia menargetkan program KUR hingga akhir 2008 bisa menjangkau 1,5 juta debitur karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran penjaminan Rp1,45 triliun. ''Tapi, ada pandangan kalau debitur KUR bisa mencapai 2 juta. Tapi, kita ambil yang moderat saja lah, kira-kira 1,5 juta orang,'' ujarnya.
Pihaknya optimistis penyaluran dana penjaminan KUR Rp1,45 triliun bisa terserap. Apalagi, program KUR saat ini menyebar ke seluruh sektor yakni pertanian, perdagangan, usaha rumah makan, perkebunan, dan kerajinan.
Ia menambahkan, saat ini ada kecenderungan tren pinjaman kredit menurun dari Rp300 juta pada periode pertama menjadi Rp10 juta. Artinya, pinjaman ini benar-benar sampai ke usaha mikro yang hanya membutuhkan tambahan modal yang minim.
''Pada 2008, periode pertama pinjamannya besar-besar, ada yang Rp400 juta, Rp300 juta. Kemudian ini kan kita koreksi, fokus pada mikro. Mikro itu yang kira-kira Rp20 juta ke bawah (pinjamannya). Sekarang saja rata-rata sudah Rp10 juta,'' tuturnya.
Jika sampai hari ini masih ada pengusaha UMKM yang mengeluh sulit mendapatkan KUR, pihaknya meminta kepada para pengusaha untuk melaporkan permasalahan itu ke kantor Menko Perekonomian dan kantor Menkop dan UKM.
Ia mengakui, memang ada beberapa persoalan yang menghambat pemberian KUR ke masyarakat seperti masih adanya bank yang meminta agunan, masih adanya bank yang lama sekali pelayanannya. ''Silahkan lapor ke saya atau Sri Mulyani. Nanti akan jadi temuan dan dibahas untuk rapat evaluasi yang dilaksanakan oleh komite kebijakan,'' kata dia. (Ray/OL-2)
|
